W3b3’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Catatan Kritis atas Pilkada Langsung

Posted by bambang wibiono pada Desember 30, 2007

Catatan Kritis atas Pilkada Langsung

Oleh: Robert Endi Jaweng*

Draft revisi UU No.22/99 tentang Pemerintahan Daerah yang telah selesai disusun Depdagri memuat satu klausul perubahan pemilihan kepala daerah (pilkada), dari dipilih oleh DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat sendiri. Seperti yang sering dikemukakan, bentuk pemilihan baru ini dinilai sebagai kerangka-sistem (system framework) yang handal (reliable) untuk mempromosi partisipasi publik, lejitimasi politik, akuntabilitas pemerintahan, check-and-balances antara DPRD dan eksekutif daerah di satu sisi, sekaligus mendemosi trend oligharki partai, politisasi, dan money politics dalam pilkada pada sisi lainnya.

Selain itu, opsi ini juga dimungkinkan oleh konstitusi (pasal 18 ayat 4 UUD 1945 tentang pilkada “secara demokratis”) dan Undang-Undang (UU Susduk MPR, DPD, DPR/D yang tidak lagi mengatur kewenangan pilkada oleh DPRD). Berbagai landasan yuridis ini tentu masih perlu dilengkapi dan dieksplisitkan lagi, entah lewat revisi UU Pemerintahan Daerah atau pun berupa suatu UU tersendiri (UU tentang Tata Cara Pilkada secara Langsung). 

Bermasalah
         
Meski telah menjadi usulan dalam RUU revisi, dan juga diterima luas atau tidak mendapat penolakan publik yang signifikan, tidak berarti bahwa wacana pilkada langsung ini tak lagi bermasalah. Hemat saya, bagian masalah utama selanjutnya, yang tidak bisa sekedar dilihat sebagai persoalan sisa, adalah kondisi lingkungan sebagai tempat berinteraksi dan beroperasinya eksperimen baru tersebut, belum sepenuhnya mendukung. Ini utamanya terkait dengan desain sistem politik makro saat ini yang memang tidak cukup suportif bagi pengembangan demokrasi lokal.

Begitu pentingnya, berbagai variabel dalam lingkungan itu tak boleh di-ceteris paribus-kan saja. Bahkan tanpa perhatian dini atas masalah ini, bukan tak mungkin variabel itu menjadi faktor negatif (problematik) tersendiri bagi upaya reformasi pemilihan tersebut. Setidaknya ada 3 kondisi yang dimaksud.

Pertama, kondisi ketimpangan kelembagaan, dengan kenyataan bahwa strukutur politik lokal kita belum benar-benar terpisah (de-coupling) dari politik nasional. Usulan reformasi elektoral bagi pilkada ini hadir ketika kedua ranah politik itu sesungguhnya masih satu, di mana politik lokal tetap terintegrasi dalam politik nasional, lengkap di dalamnya juga struktur psike ketergantungan para politisi lokal terhadap elite di Jakarta. Contoh “par excellence” di sini adalah kelembagaan partai politik.Kondisi buruk dalam kehidupan kepartaian adalah, devolusi kewenangan dalam matra suprastruktur, yakni desentralisasii pemerintahan, tak lalu diikuti dengan desentralisasi kepartaian (infrastruktur). Devolusi yang macet ini, dari segi institusional, menyebabkan partai-partai di daerah tidak berubah dari statusnya sebagai cabang fur sich; dan secara fungsional hanya berperan sebagai replikasi kepentingan dari partai (elite) pusat. Pada titik ekstrim lebih jauh, devolusi yang macet itu menyebabkan amat mustahilnya pendirian partai lokal. Dalam konteks ini, pilkada sulit berlangsung selangsung-langsungnya. Calon Kepala Daerah yang akan dipilih rakyat boleh jadi bukanlah orang yang berasal dari bawah, di mana kemunculannya hanya mungkin melalui pencalonan oleh partai di daerah (dan terutama oleh partai lokal), tapi merupakan titipan elite pusat partai sebagai yang banyak terjadi dalam fenomena pilkada saat ini. Dengan demikian, pemilihan langsung oleh rakyat menjadi tak sepenuhnya bermakna, karena mereka memilih orang yang tidak diproses melalui kelembagaan arus bawah partai.

Kedua, kondisi dominasi (jika bukan monopoli) partai politik, di mana jalan masuk ke bursa pencalonan hanya melalui mekanisme partai. Hal ini yang kini berlaku dalam pemilihan presiden (pilpres) langsung, dan presedennya hampir pasti dialami dalam pilkada nanti. Calon independen, sebagai usulan kelompok masyarakat, benar-benar tak punya tempat. Ia hanya bisa masuk, atas perkenaan pengurus partai dan berproses melalui mekanisme suatu partai.Dalam kenyataan bahwa, di satu sisi masih sedikitnya para kader partai yang pantas untuk maju sebagai pemimpin pemerintahan (dan bahkan tugas kaderisasi ini sering dibaikan oleh cabang partai di daerah), dan pada sisi lain banyaknya tokoh masyarakat lokal (perguruan tinggi, LSM, dan Ormas) yang mumpuni namun tidak memiliki afiliasi kepartaian tertentu, rakyat pada gilirannya mungkin hanya berkesempatan memilih calon yang tak layak.

Masalah lain dari dominasi partai adalah terdistorsinya makna pemilihan langsung itu sendiri. Sebagai sejatinya, calon yang maju dalam kontestasi itu pada dasarnya adalah calon perorangan. Partai hanyalah salah satu sumber stok dan instrumen bantuan untuk menyalurkan sebagian calon, dan di luar itu hak kesempatan yang sama juga diperoleh berbagai lembaga profesional dan organisasi sosial lainnya. Distorsi makna pemilihan langsung dalam struktur dominasi partai membuat pilkada nanti tidak banyak mendapat nilai tambahnya, dan tidak seideal yang dibayangkan.

Ketiga, kondisi kapasitas pemilih, dengan segala kompleksitasnya, juga akan menjadi problem serius. Kapasitas pemilih ini terutama berkaitan dengan, pertama, pengetahuan dan pengalaman mereka akan sistem ini. Sejauh ini, rakyat di negeri ini belum cukup pengalaman akan sistem baru tersebut, kecuali nanti dalam pilpres, dan pengalaman terbatas dalam pilkades selama ini (meski praktik pilkades itu sendiri tidaklah murni mencerminkan kemampuan pilihan langsung masyarakat karena kuatnya intervensi negara dalam perpolitikan desa).

Seperti ditulis DR.Kastorius Sinaga (2003), pengetahuan dan pengalaman itu disebabkan rendahnya pendidikan dan belum terbiasanya sebagian masyarakat kita untuk aktif berpartisipasi, sehingga bukan tak mungkin mereka rawan dimanipulasi oleh kepentingan material dan sentimen simbolik yang dimainkan para kontestan. Hal ini tentu menjauhkan masyarakat daerah dari cita-cita demokrasi lokal yang justru hendak dibangun melalui pilkada langsung tersebut.

Keempat, kapasitas yang menyangkut derajat rasionalitas dalam memilih dan kesedian untuk menerima apa pun hasil akhirnya. Kecemasan menguatnya sentimen primordial (etnis, aliran, kedaerahan) sepanjang keberlakuan otonomi saat ini adalah signal akan riskannya kualitas pilihan tersebut. Sedangkan amuk dan sikap penolakan massa pendukung atas kekalahan calonnya di beberapa daerah merupakan potret tahap perkembangan belajar-demokrasi sebagian masyarakat kita. Latar sosiologis yang ditandai terblok (fragementasi)-nya masyarakat ke dalam skup-skup yang kecil, tidak saja pasti merendahkan kualitas pilihan, tapi juga riskan memperdalam disintegrasi dan instabilitas lokal. Pendidikan politik kewargaan (civic-education) dan pelatihan pemilih (voters-training) bisa menjadi tugas maha-berat di tengah tantangan semacam ini.

Pembaruan          

Inilah sebagian kondisi obyektif yang akan menjadi ujian atas kehendak subyektif kita untuk mencoba pilkada secara langsung. Ketetapan hati untuk tidak mundur alias tetap memilih jalan reformasi elektoral itu, berarti kita bertekad pula untuk membarui berbagai kondisi tersebut. Beratnya lagi, problem lingkungan itu bersifat sistemik.

Belum lagi, sejumlah agenda lainya yang langsung berkait dengan pilkada itu sendiri tak kalah beratnya. Seperti, dalam sisa waktu yang pas-pasan (jika pilkada segera dijalankan setelah pilpres tahun 2004), kita harus menyiapkan segala regulasi dan administrasi pemilihan. Selain menyangkut berbagai aturannya (melalui revisi UU No.22/99 atau membuat UU tersendiri ?), juga merancang kerangka institusi penyelenggaranya (penyesuaian KPUD yang ada?). Problem dan pekerjaan rumah jadi berlapis-lapis. Sebagian pihak yang pesimis telah mengingatkan, sebuah sistem pemilihan disebut baik, bukan karena bentuk formalnya (langsung atau perwakilan), tetapi karena ketepatan, kerterjangkauan dan kesesuainnya dengan kondisi obyektif politik dan masyarakat suatu negara.Keseriusan dan optimisme kita akan pilkada langsung, dan keyakinan bahwa itulah bentuk pemilihan yang baik, mesti mulai dibuktikan dengan membalikkan kondisi obyektif yang problematik tadi menjadi sesuatu yang tepat, terjangkau dan sesuai dengan kepentingan pilkada langsung.

***

*Penulis adalah Peneliti di KPPOD, Jakarta  

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: