W3b3’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Kolonialisme, Cultural Studies, dan Perubahan Sosial

Posted by bambang wibiono pada Desember 26, 2007

“Kolonialisme, Cultural Studies, dan Perubahan Sosial”

Oleh: Bambang Wibiono 

Dalam kehidupan masyarakat selalu akan diwarnai dengan praktek penjajahan dari kelas yang berkuasa terhadap kelas yang lemah. Pada masa kolonialisme, penjajah melakukan praktek penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat jajahannya, sehingga kelompok terjajah tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam tulisannya ini, Antariksa ingin menjelaskan mengenai konsep subaltern yang dikemukakan oleh Gayatri C. Spivax yang kemudian menjadi kritik bagi kalangan intelektual yang selama ini hanya bergelut pada teori yang disitilahkan olehnya sebagai “berumah di atas angin”. Kaum miskin dan tertindas hanya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan bantuan khususnya bantuan asing. Yang pada akhirnya mentas dari kemiskinan adalah kaum intelektual itu sendiri.  

Penindasan masa kolonialis dan pascakolonialis

Dalam konteks Indonesia, ketika bangsa ini dijajah oleh kolonialis Belanda, bangsa pribumi adalah bangsa yang paling sengsara dan tertindas. Bangsa pribumi selalu dijadikan obyek eksploitasi kaum penjajah. Pada masa sulit itu, bangsa kita mengalami tekanan baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, sudah jelas bangsa kita di eksploitasi tenaganya untuk kepentingan penjajah. Secara psikologis, kita merasa menjadi orang yang paling lemah dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Menurut Soekarno dalam bukunya Indonesia Merdeka (2007), akibat penjajahan (kolonialis dan imperialis) itu, bangsa kita dibuat tidak sadar bahwa kita sebenarnya bisa menjadi bangsa yang besar dan mampu untuk berdikari. Kaum Marhaen adalah menjadi kaum yang paling merasakan penderitaan yang amat sangat. Setelah melewati masa kolonial, penjajahan itu terus belangsung. Praktek hegemoni yang terjadi adalah bukan lagi antara bangsa asing kepada bangsa pribumi, tetapi pada sesama bangsa pribumi itu sendiri. Setelah mereka membentuk struktur kekuasaan di dalamnya, maka disitulah kemudian terjadi praktek penindasan antara kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Pemerintah selaku kelompok elit seolah memiliki legitimasi untuk dapat ’menindas’ kelompok yang dikuasainya. Penindasanpun terjadi dari kelompok intelektual. Oleh Gramsci disebutkan bahwa kekuasaan rejim selalu ditopang oleh rejim pengetahuan.

Penindasan terhadap subaltern

Kelompok yang tertindas ini disebut sebagai kelompok subaltern. Konsep subaltern ini pertama kali diadopsi dari Gramsci yang mengartikannya sebagai kelompok subordinat, yaitu sebuah kelompok yang berada dalam masyarakat yang menjadi subyek hegemoni kelas yang berkuasa[1]. Sedangkan Gayatri Chakravorty Spivax mengartikan subaltern ini sebagai subjek yang tertundukkan dalam ruang hegemoni yang dimainkan secara rancak dalam periode waktu yang lama, dan secara umum memiliki kesadaran inferior[2]. Pandangan Gayatri mengenai subaltern ini dipengaruhi oleh konsep subaltern yang dikemukakan oleh Ranajit Guha. Dalam pemikirannya yang mengadopsi dari Gramsci, Guha dengan kritis mempertanyakan kembali dikotomi penindasan. Secara ringkas, yang dimaksud Guha dengan subaltern adalah “mereka yang bukan elit”. Gagasan Guha menggeser dikotomi-dikotomi “kolonial-antikolonial”, “buruh-majikan”, “sipil-militer”, dan sebagainya menjadi “elite-subaltern”.Tulisan Gayatri yang kemudian menjadi terkenal “Can subaltern speak?” adalah sebenarnya untuk mempertegas konsep subaltern yang dikemukakan oleh Guha lewat temuannya. Gayatri C. Spivax manilai bahwa penindasan juga terjadi di dalam kelompok yang sudah tertindas. Ternyata dalam keadaan tertindaspun, mereka masih tega untuk menindas yang lainnya. Kasus yang sekarang marak terjadi mengenai penindasan kaum subaltern ini adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya terjadi pada kaum wanita. Wanita dalam hal ini menjadi kelas yang paing tertindas karena tidak memiliki akses apapun pada penguasa. Bahkan suara dari kelompok ini tidak akan ada yang mendengar, bahkan oleh Spivax disebutkan bahwa kelompok ini tidak mampu berbicara untuk pembelaan dirinya. Sejarahpun telah membuktikan bahwa suara atau sejarah tidak pernah menuliskan tentang kelompok subaltern ini.

Walaupun di sini Spivak menyebutkan subaltern dengan pembatasan definisi pada kelompok wanita (ia menggunakan secara spesifik lagi dengan istilah gendered subaltern), tapi secara luas termasuk kelompok karena epistemic violence (kekerasan epistemologis) yang diterimanya menjadi tidak memiliki “mulut” untuk mengartikulasikan kepentingan. Di sini kelas kolonial dengan sewenang-wenang dapat mengabaikan gagasan apapun yang disampaikan kelompok kelas subaltern dengan stigmaisasi yang memojokkan dan keji.Dari konsep mengenai subaltern ini kemudian melahirkan pertanyaan mengenai bagaimanakah seharusnya peran intelektual dalam perubahan sosial ini, apakah harus ”berumah di atas angin” atau harus ”turun ke bumi”. Tugas intelektual tidak hanya berkutat pada tatran teori yang terlalu utopis, tetapi juga perlu wujud konkrit dalam hal implementasi teori. Sebab selama ini mereka selalu berbicara mengatasnamakan kaum yang tertindas. Namun pada kenyataannya kaum subaltern ini tidak pernah bisa bicara, dan suaranya pun tidak dapat dicari. Mereka seharusnya bisa menjadi pembuka jalan bagi pengentasan kelompok subalatern agar tidak selamanya menjadi subaltern. Dari perdebatan inilah yang kemudian melahirkan konsep penelitian yang berbasiskan aksi partisipasi. Orang-orang yang menjadi sasaran penelitian sosial harus tidak diperlakukan sebagai sasaran observasi ilmiah semata, tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam penelitian tentang mereka itu sendiri. Tujuan penelitian pun harus mampu mendorong aksi perubahan sosial dengan disertai komitmen sosial.  

***     


[1] Dikutip dari Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy, dalam esainya “Membaca Gayatri Chakravorty Spivax”, dalam http://kunci.or.id/esai/misc/maria_gayatri.htm

[2] Gayatri C. Spivak, “Can The Subaltern Speak?” dalam Post-Colonial Studies Reader, Bill Ashcroft et al, 1995,  yang diambil dari Teuku Kemal Fasya, “Postkolonialisme: Upaya Menyongsong Batas Wacana Politisasi Post Kolonial”, http://www.geocities.com/kajianbudaya/artikel17.htm  

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: