W3b3’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

WTO dan Hegemoni Amerika dalam Politik Internasional

Posted by bambang wibiono pada Desember 30, 2007

“WTO dan Hegemoni Amerika dalam Politik Internasional” 

oleh: Bambang Wibiono   

Azas Most Favoured Nation dalam perdagangan Internasional

Sebelum terbentuknya (World Trade Organization), lembaga yang mengurusi masalah perdagangan dunia ini bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dibentuk tahun 1947. WTO terbentuk dikarenakan terlalu lemahnya dasar hukum yang dimiliki GATT khususnya dalam hal perdagangan jasa dan hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights) juga dalam mewujudkan liberalisasi perdagangan. Perbedaan GATT dengan WTO adalah bahwa GATT hanya merupakan sekumpulan peraturan perdagangan yang apabila terjadi persengketaan antar anggota maka GATT tidak dimungkinkan untuk dapat menyelesaikannya karena dalam GATT tidak terdapat lembaga penyelesaian sengketa. GATT ini juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah atau antar negara.

Kesepakatan tersebut dibangun atas dasar asumsi pertama, bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem proteksionis. Kedua,model perdagangan bebaas akan menguntungkan dan mendidik setiap negara merancang program pembangunan secara efektif dan efisien (Fakih, 2000). Terdapat beragam struktur dan elemen yang membentuk anatomi globalisasi. Yaitu globalisasi sistem dan proses produksi.

Sistem fabrikasi dunia pada dasarnya merupakan usaha penciptaan herarki jaringan produksi dan perdagangan skala global dari perusahaan transnasional.

WTO ini terbentuk setelah disepakatinya perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay yang dihadiri oleh para menteri perdagangan pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Secara de jure WTO ini berdiri pada tanggal 1Januari 1995 dengan ditandatanganinya Final Act oleh para menteri negara anggota. Persetujuan-persetujuan multilateral yang dihasilkan Putaran Uruguay tersebut tediri dari multilateral trade agreements dan plurilateral trade agreements. Persetujuan-persetujuan tersebut merupakan hasil perundingan atas 15 subyek Putaran Uruguay.

Dengan dibentuknya WTO ini, maka lahirlah sebuah era baru dalam bidang perdagangan internasional yang bebas, terbuka, adil dan tanpa diskriminasi. Selain itu beroperasinya WTO merupakan lembaga perdagangan multilateral yang bertugas menjaga kelangsungan dan disiplin arus perdagangan multilateal. Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral maka peranannya akan lebih meningkat daripada GATT yaitu: pertama,mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay di bidang barang dan jasa baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non-tarif. Kedua, mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan cara meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi. Ketiga, sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul. Keempat, menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara-negara berkembang. Kelima, sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia (Fakih, 2001).

Dalam GATT/WTO terdapat 5 prinsip dasar. Kelima prinsip tersebut yaitu; MFN (Most Favoured Nation), pengikatan tarif (Tariff Binding), perlakuan nasional (National Treatment), perlindungan hanya melalui tarif, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (Special and Differential Treatment  for Developing Countries – S&D).Sistem perdagangan multilateral WTO diatur lewat sebuah persetujuan yang berisi ketentuan dasar perdagangan internasional sebagai dampak dari perundingan GATT Putaran Uruguay. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk memudahkan para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan aktivitas berdagangannya.

Untuk menangani masalah perdagangan internasional, WTO menggunakan azas Most Favoured Nation yaitu harus adanya perlakuan sama terhadap semua mitra dagang negara anggota WTO atau bisa disebut azas non diskriminasi. Dengan ketentuan ini, negara anggota tidak bisa seenaknya mendiskriminasikan  mitra dagangnya. Suatu negara tidak diperkenankan menerapkan suatu tarif yang berbeda kepada suatu negara.Perlakuan nasional (National treatment) ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi  penjualan, penawaran penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan  atau penggunaan produk-produk dalam negeri.

Dengan prinsip-prinsip inilah yang menyebabkan adanya arus perdagangan bebas di dunia. Batas-batas kedaulatan sebuah negara dilangkahi oleh kekuatan perdagangan global. Negara atau pemerintah tidak bisa lagi membatasi arus perdagangan yang masuk, karena ini bertentangan dengan prinsip liberal yang dimotori oleh WTO sebagai lembaga perdagangan dunia.  Inilah sebuah  prinsip dasar sekaligus tujuan inti berdirinya WTO. Setiap negara anggota akan bebas melakuan kegiatan perdagangan menembus batas-batas negara. Negara tak berhak menghalangi kegiatan berdagang.

Sebuah contoh yang pernah terjadi antara Indonesia dan Jepang yaitu masalah pengadaan mobil nasional. Pengaduan pemerintah Jepang ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kebijakan mobil nasional di Indonesia, menurut media massa di Tokyo, merupakan tindakan yang “tidak sepenuh hati dikehendaki”. Sengketa tentang mobnas Indonesia yang merupakan usaha patungan antara PT Timor Putra Nasional dengan perusahaan KIA dari Korea Selatan itu merupakan topik hangat diantara sejumlah berita ekonomi di Jepang dan mengundang berbagai pendapat para pakar.

PT TPN milik Hutomo Mandala Putra akan terus memasarkan mobil sedan bernama dagang Timor, yang menjadi mobil nasional pertama di Indonesia dengan harga jual termurah dibanding kendaraan sejenis di pasar Indonesia. Kebijaksanaan Mobnas Indonesia ini dinilai melanggar peraturan perdagangan internasional (Most Favoured Nation) karena dianggap diskriminatif.  

Hegemoni Amerika terhadap politik internasional

Bila kita membicarakan dunia internasional khususnya politik internasional, tentu kita akan tertuju pada sebuah negara adikuasa yaitu Amerika Serikat. Beberapa tahun terakhir ini dan beberapa tahun yang akan datang, telah dan akan menjadi pertanda buruk bagi sebuah perdamaian dunia. Tetapi kita dapat mengambil sebuah pelajaran penting dari itu semua, yaitu sebuah teori hubungan kekuatan politik internasional. Dalam teori kekuatan politik, pasti akan ada yang dinamakan kekuatan dominan, atau bahkan ada sebuah hegemoni dari kekuatan tertentu terhadap kekuatan lain dalam sebuah tatanan sistem baik itu ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Pada saat berlangsungnya perang dingin, blok-blok kekuatan dunia mencoba memperoleh pengaruh di dunia internasional. Dua kekuatan besar dunia pada waktu itu saling berlomba, saling menjatuhkan dan menguasai dunia yaitu blok Uni Sovyet dengan ideologi komunisnya dan Amerika dengan ideologi liberalnya. Dari sinilah awal mula lahirnya kekuatan baru yang dominan bahkan menghegemoni semua sektor di negara di dunia. Setelah perang dingin usai dengan ditandai hancurnya Uni Sovyet, maka tak ada lagi kekuatan penyeimbang di dunia ini. Yang ada adalah sebuah kekuatan tunggal yang dominan dan menghegemoni. Ketika tahun 1990-an berlalu, kian jelas bahwa apa yang diwariskan oleh perang dingin adalah periode yang labil dan lebih berbahaya dari perang dingin itu sendiri. Ketika keangkuhan negara adikuasa mencegah peperangan yang besar, menahan peperangan kecil, dan membangun hubungan-hubungan di antara negara-negara (multilateral). Ketidakstabilan era baru bukan disebabkan oleh munculnya “pemberontak dunia” yang mencoba melakukan konfrontasi atau peperangan melawan negara-negara kuat. Walaupun banyak intelektual yang menyebutkan bahwa teroris sebagai ancaman terbesar terhadap terciptanya perdamaian dunia, justru instabilisasi berasal dari transformasi perimbangan kekuatan dalam sistem negara di dunia.

Menurut Mearsheimer, salah satu intelektual Amerika, berpendapat bahwa situasi yang paling produktif menimbulkan konflik ketegangan dan instabilitas adalah situasi ketika ada sebuah kekuatan yang sangat dominan yang dikelilingi oleh sejumlah kekuatan kecil seperti dunia saat ini. Mengutip komentar Kant, setiap negara atau penguasa ingin mencapai suatau kondisi perdamaian abadi dengan menaklukan seluruh dunia, jikalau hal itu memang mungkin dilakukan. Jadi setiap negara memiliki kecenderungan untuk menguasai dunia dengan dalih memelihara perdamaian.

Anggapan ini dirasa relevan dengan situasi pasca perang dingin. Militer Amerika dan pengaruh-pengaruh politiknya tak tertandingi bahkan mampu mendominasi akibat tidak adanya kekuatan penyeimbang.Hegemoni Amerika terhadap politik internasional ini ada kaitannya dengan lembaga perdagangan dunia yang disebut WTO, World Bank, IMF, dan lain sebagainya sebagai alat represif untuk menguasai negara-negara sekitarnya. WTO, salah satunya didirikan atas dasar keinginan Amerika untuk menguasai negara di dunia.

Bagaimana tidak, dengan berdirinya WTO beserta kekuatan pendukungnya ini merupakan cara untuk menerapkan ideologi negara adikuasa itu. Serta dengan demikian, akan timbul suatu ketergantungan terhadap negara-negara kaya bagi negara berkembang. Kekuatan modal memiliki peran dalam menundukkan negara lain.

Isu globalisasi juga merupakan salah satu agenda hegemoni Amerika terhadap negara-negara di dunia. Karena globalisasi juga dicanangkan atas dasar misi GATT/WTO. Atas nama pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga atau negara berkembang, mereka mendesak, mempengaruhi, bahkan memaksa negara berkembang pengutang untuk penyesuaian kebijakan nasionalnya masing-masing demi memperlancar proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global. Lahirnya globalisasi juga merupakan langkah penransformasian sebuah jenis negara baru yang serba diatur (regulatory state) oleh kekuasaan pasar global (Jayasuriya, 2000).  

Jhons Perkins (2004), dalam pengakuannya mengungkapkan bahwa Amerika melakukan rekayasa statistik pada negara berkembang lewat perusahaan konsultan, untuk melegitimasi perlunya negara berkembang termasuk Indonesia untuk berhutang pada lembaga donor. Dengan mengacu pada data statistik yang telah direkayasa untuk meyakinkan bahwa negara tersebut berhak mendapat pinjaman untuk melakukan pembangunan dan industrialisasi atau modernisasi, maka dampak jangka panjangnya adalah adanya sebuah dependensi (ketergantungan) negara berkembang pada lembaga donor yang didalangi oleh negara kaya tentunya Amerika Serikat berada dibalik ini semua. Dengan demikian AS dapat dengan mudah mengntrol setiap kebijakan di negara ‘jajahan’nya, termasuk kebijakan sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

Bukti adanya tindakan yang mencerminkan hegemoni Amerika Serikat dalam politik internasional yaitu adanya serangan ke Afganistan dan Irak atas dasar menumpas terorisme yang diawali dengan tragedi 11 September yang menghancurkan WTC dan Pentagon. Namun sejauh ini belum terbukti bahwa Osama Bin Laden atau kelompok Islam radikal yang meakukan tindakan tersebut. Bahkan akhir-akhir ini banyak para ilmuwan dan analis yang menyatakan bahwa tragedi tersebut adalah sebuah skenario Amerika sendiri unutk menguasai negara-negara Islam atau Timur Tengah yang memiliki potensi minyaknya. Respon AS terhadap isu terorisme ini  melahirkan sebuah doktrin preemption secara sepihak untuk melakukan tindakan represif melalui kekuatan militer terhadap apa yang dideskripsikan sebagai teror terhadap Amerika dan perdamaian dunia (Rizal Sukma, 2003). Contoh lainnya adalah pemberlakuannya sanksi 1747 dari PBB terhadap Iran akibat program pengayaan uraniumnya.

Lembaga perdamaian dunia sekelas PBB tak mampu menghentikan ulah AS tersebut. Hal ini sangatlah wajar, karena AS dan sekutunya memiliki Hak Veto dan wewenang yang besar dalam PBB. Sehingga kekuatan-kekuatan lain yang ada di PBB tak mampu menandingi AS. Untuk menyeimbangkan kekuatan hegemoni AS, perlu adanya kekuatan lain yang besar unutk menandingi/menyeimbangkan dominasi AS.

Sebenarnya ada cara untuk menyeimbangkan kekuatan AS, karena bila tak ada kekuatan penyeimbang maka kekuatan tunggal ini akan semakin menghegemoni dan menguasai dunia yang pada akhirnya yang ada bukanlah perdamaian dunia atau kesejahteraan rakyat, tetapi kebalikan dari itu semua. Ada sebuah kekuatan yang sebenarnya potensial untuk melawan hegemoni Amerika bila dapat di organisir yaitu kekuatan negara Islam atau dalam lingkup lebih luas adalah kekuatan ummat Islam yang selama ini menjadi sasaran kesewenangan Amerika. Namun sayangnya sampai saat ini kekuatan tersebut belum mampu menyatukan persepsi dan keuatan dalam melawan kesewenangan Amerika.

***

Daftar Pustaka 

Fakih, Mansour. 2001, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

————. 2000, “Pembangunan: Pelajaran Apa yang Kita Peroleh?”, Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 5 Tahun II 2000, Insist Press, Yogyakarta. 

Jaya, Suriya. 2000, “Dari Kekuasaan Negara ke Kekuasaan Pasar Global: Asia Timur Pasca Krisis”, dalam Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 5 Tahun II 2000, Insist Press, Yogyakarta.

Mas’oed, Mohtar. 2003, Negara, Kapital, dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.Perkins,

Jhon.2004, Confessions of an Economic Hit Man (Terj.), Penerbit Abdi Tandur, Jakarta.

Sukma, Rizal. 2003, “Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional”, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Kehakiman dan HAM RI di Denpasar 14-18 Juli 2003.

Swardani, Rudy. 2007, “Argumen Proyek Nuklir Iran”, dalamhttp://www.mail-archive.com/fupm-ejip@usahamulia.net/msg02160.html. “Dunia dan Anti-Imperialisme AS”, artikel dalam http://www.irib.ir/worldservice/MelayuRadio/perspektif/2006/04april/anti.htm  

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: